TOBA — Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Toba turun tangan menanggapi keluhan sejumlah orang tua siswa terkait dugaan adanya pungutan di UPTD SMP Negeri 1 Habinsaran. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah orang tua siswa mempertanyakan adanya permintaan sejumlah uang yang disebut berkaitan dengan kegiatan perpisahan guru serta kebutuhan administrasi pendaftaran.
Informasi mengenai keluhan tersebut diberitakan MISTAR pada Senin, 14 September 2026. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sejumlah orang tua siswa mengeluhkan pungutan sebesar Rp30.000 per siswa. Salah satu yang dipersoalkan adalah permintaan uang untuk cenderamata bagi guru yang memasuki masa pensiun. Selain itu, orang tua juga menyebut adanya biaya map sebesar Rp30.000 bagi siswa yang melakukan pendaftaran masuk sekolah.
Keluhan tersebut muncul karena orang tua menilai penetapan nominal tertentu dapat menjadi beban bagi keluarga siswa. Mereka menyampaikan bahwa pada prinsipnya sumbangan dapat dilakukan apabila bersifat sukarela dan tidak ditentukan secara memaksa.
Persoalan ini kemudian mendapat perhatian langsung dari Disdikpora Kabupaten Toba. Kepala Disdikpora Toba, Donny Raymond Simamora, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke SMP Negeri 1 Habinsaran untuk memastikan informasi yang beredar sekaligus mengetahui duduk persoalan sebenarnya.
Menurut keterangan yang diberitakan MISTAR, Disdikpora perlu memastikan terlebih dahulu apakah pengutipan tersebut benar dilakukan oleh pihak sekolah dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan agar langkah yang diambil pemerintah daerah berdasarkan fakta di lapangan dan ketentuan yang berlaku.
Disdikpora Pastikan Pengelolaan Sekolah Tetap Sesuai Aturan
Respons Disdikpora menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan di sekolah menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah negeri memiliki tanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pembiayaan pendidikan.
Dalam kasus SMP Negeri 1 Habinsaran, keluhan orang tua tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Pemerintah daerah masih perlu melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan dari seluruh pihak terkait.
Hal tersebut penting karena kegiatan sekolah dapat memiliki berbagai bentuk pembiayaan, sementara mekanisme sumbangan masyarakat juga harus ditempatkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan pemeriksaan secara langsung, Disdikpora dapat mengetahui apakah terdapat kesalahan prosedur, miskomunikasi antara sekolah dan orang tua, atau persoalan lain yang perlu diperbaiki.
Sementara itu, laporan lanjutan MISTAR pada 16 September 2026 menyebut Kepala UPTD SMP Negeri 1 Habinsaran, Huber Pardede, mengakui adanya kebiasaan pengumpulan uang untuk membeli cenderamata bagi guru yang memasuki masa pensiun. Menurut keterangannya, praktik tersebut telah berlangsung sekitar 20 tahun. Ia juga menyebut pihak sekolah telah menggelar pertemuan dengan orang tua siswa pada 15 September 2026 setelah dirinya dipanggil dan ditegur oleh Disdikpora.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan telah memasuki tahap klarifikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Pertemuan dengan orang tua menjadi salah satu ruang untuk menjelaskan persoalan sekaligus mencari penyelesaian yang dapat diterima sesuai aturan pendidikan.
Pentingnya Transparansi di Lingkungan Sekolah
Kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Habinsaran juga menjadi pengingat mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan kegiatan sekolah. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan siswa dan orang tua perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Komunikasi antara sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman. Ketika terdapat kebutuhan kegiatan tertentu, mekanisme pembiayaan dan sifat kontribusi masyarakat perlu dijelaskan dengan baik.
Bagi Disdikpora Toba, proses pengecekan terhadap laporan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Toba. Pengawasan diperlukan agar pelayanan pendidikan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memastikan kepentingan peserta didik tetap menjadi perhatian utama.
Selain persoalan pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana sekolah juga terus menjadi perhatian di Kabupaten Toba. Sebelumnya, Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea mencatat adanya usulan perhatian terhadap sejumlah fasilitas pendidikan, termasuk UPTD SD Negeri Lumban Huala dan SDN Pardamean Sibisa yang masuk dalam pemberitaan terkait kebutuhan perbaikan sarana pendidikan.
Dengan adanya pengawasan dan koordinasi antara Disdikpora, sekolah serta orang tua, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas.
Untuk saat ini, persoalan di SMP Negeri 1 Habinsaran masih perlu dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi resmi dari pihak terkait. Karena itu, informasi mengenai dugaan pungutan tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai kesimpulan akhir sebelum proses pengecekan Disdikpora selesai.
Baca Juga : https://dinaspendidikankabtoba.com/ptk-kabupaten-toba-diperbarui/
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola sekolah, hubungan antara satuan pendidikan dan orang tua, serta upaya menjaga pelayanan pendidikan yang transparan di Kabupaten Toba.
